Bidang Keilmuan dan Kajian Isu BEM FP UPN “Veteran” Yogyakarta 2021

Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2020, pukul 15.00 WIB, Divisi Keilmuan dan Kajian Isu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta mengadakan Diskusi Publik Agrinews #1. Diskusi Publik tersebut mengangkat topik “Mampukah Indonesia Meningkatkan Produktivitas Pangan di Masa Pandemi?”. Moderator memberikan sepatah dua patah kata mengenai topik tersebut dan dilanjutkan oleh pemantik diskusi menyampaikan materi yang akan didiskusikan. Materi yang disampaikan oleh pemantik berupa pengertian pangan (pangan merupakan bentuk pemenuhan gizi dan nutrisi agar menciptakan SDM yang berkualitas), ketahanan pangan (kaitannya dengan pandemic Covid-19 dan permasalahan lahan), dan ketersediaan pangan; data BPS mengenai realisasi panen pada tahun 2019, 2020, dan 2021 (tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dan tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan); data Kementan mengenai produksi, konsumsi, dan surplus beras pada tahun 2020 (secara nasional, Indonesia surplus sebanyak 6,75. Surplus terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Akan tetapi di beberapa daerah terdiri defisit stok pangan , yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Bali); dan PSBB di masa pandemi Covid-19 yang menghambat produksi, distribusi, dan konsumsi pangan sehingga surplus stok pangan tidak bisa merata. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan produksi pangan di Indonesia agar tercipta ketahanan pangan nasional, hal yang perlu dicanangkan adalah memaksimalkan pengolahan lahan-lahan yang tersedia yang masih belum dimanfaatkan dengan baik agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kegiatan pertanian di Indonesia tanpa menimbulkan kerugian di pihak-pihak tertentu.
Diskusi Publik Agrinews #1 kali ini menghasilkan poin-poin penting yang dapat digarisbawahi. Poin-poin penting tersebut mengenai permasalahan di dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, diantaranya Food Estate, lahan gambut dan lahan pasir, pembukaan lahan rawa, data terbaru yang sulit diakses, permasalahan mafia yang sebenarnya juga dari kalangan petani itu sendiri, permasalahan pangan, dan permasalahan lainnya.
Food Estate merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam membangun pertanian di Indonesia pada tahun 2021. Program tersebut digerakkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Program Food Estate tersebut menimbulkan perspektif positif dan negatif. Perspektif positif yaitu dari segi program Food Estate mempunyai tujuan yang bagus yaitu untuk memperluas lahan petani. Perspektif negatif nya adalah program Food Estate kurang tepat atau masih rancu dilaksanakan karena keterlibatan anggota TNI yang turun langsung ke lapangan. Dalam hal ini TNI dirasa menjadi eksekutor program ini dan program ini dianggap sia-sia. Hal ini kurang tepat karena anggota TNI belum atau bahkan tidak memeiliki keterampilan khusus di bidang pertanian. Seharusnyalah petani yang turun ke lapangan guna memberdayakan petani dalam program Food Estate ini. Program Food Estate harus mampu memberdayakan petani yang ada. Eksekutor dari program Food Estate ini sebaiknya adalah petani, baik petani konvensional maupun petani berkelanjutan. TNI boleh-boleh saja bergerak di bidang ini tetapi harus diberikan pelatihan khusus.
Produktivitas lahan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan cara menerapkan sistem budidaya yang cocok. Program Food Estate yang dicanangkan oleh pemerintah sudah diterapkan di Kalimantan Tengah. Pemanfaatan lahan untuk Food Estate menggunakan lahan gambut. Lahan gambut susah digunakan untuk program Food Estate, karena berisiko tinggi dan lahan gambut harus melalui tahapan pengeringan terlebih dahulu, dan pastinya membutuhkan banyak proses dan biaya dan tenaga. Lahan gambut juga mengandung karbon yang mudah menguap dan dapat menyebabkan kebakaran pada lahan tersebut. Food Estate pada lahan gambut dapat menimbulkan emisi karbon karena pembersihan lahan gambut.
Namun, lahan gambut tetap dapat dijadikan lahan pertanian jika digunakan sistem zona tata air yaitu di antara lahan satu dan lahan lainnya diberi aliran irigasi agar lahan tetap dalam keadaan lembab dan tidak akan terjadi kebakaran lahan tersebut. Pengelolaan lahan gambut telah dijalankan oleh pemerintah sejak masa Presiden Soeharto dengan program yang Bernama PLG. Namun program tersebut gagal pada saat dijalankan. Kegagalan tersebut dikarenakan masyarakat belum mampu mengelola lahan gambut dengan karakteristik gambut yang berbeda dengan tanah lainnya. Pengelolaan yang tidak tepat membuat gambut mengalami subsidensi karena dapat menjadikan lahan gambut kering. Dampak yang ditimbulkan yaitu global warming dan gambut menjadi non produktif 100%. Sebenarnya tanah gambut tidak boleh dikeringkan 100% dan harus selalu tergenang. Pengelolaan lahan gambut harus dijaga masalah hidrologinya.
Untuk tetap mendukung pertanian di Indonesia, Indonesia adalah negara maritim yang sebagian besar daerahnya berupa pulau dan lautan. Selain itu juga terdapat banyak pantai di Indonesia sehingga lahan pesisir pantai di Indonesia sangat luas. Pemanfaatan lahan pesisir atau lahan pasir pantai juga dapat diterapkan untuk mendukung pertanian di Indonesia. Pertanian di lahan pasir banyak dipertanyakan karena pasir memiliki kemampuan daya mengikat air yang rendah sehingga kurang mendukung untuk penanaman tanaman. Terdapat solusi yang ditujukan untuk mengantisipasi lahan pasir yaitu dengan membuat lapisan kedap air di bawah lahan pasir pantai setebal 3 – 4 cm. Iklim di sekitar pantai juga disesuaikan dengan cara melakukan penanaman cemara udang untuk menyerap kandungan garam yang tinggi. Sebuah perusahaan juga sudah menerapkan teknologi untuk menangani masalah-masalah di pesisir pantai.
Lahan rawa sudah dibuka di Kalimantan Selatan. Sebenarnya, lahan rawa telah dibuka sejak pemerintahan orde baru yang sudah mencapai 5 hektar dari 7 hektar lahan yang adaKebijakan pemerintah Bernama SERASI atau dengan kata lain “Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani”. Daalam penerapan kebijakan tersebut dibutuhkan TNI. Di Kalimantan Selatan juga sudah diterapkan mekanisasi pertanian untuk lahan rawa dengan cara pengolahan lahan dilakukan menggunakan traktor khusus yaitu traktor air yang berbentuk menyerupai kapal sehingga tepat digunakan untuk lahan rawa.
Program SERASI ini sudah dapat menghasilkan panenan 3 kali dalam setahun. Komoditas padi yang notabene membutuhkan masukan air yang cukup banyak tidak cocok jika ditanamn di lahan pasir pantai. Padi cocok jika ditanam di lahan rawa.
Pengaksesan sebuah data yang berhubungan dengan pertanian masih sulit untuk ditemukan. Hal ini dapat dikatakan bahwa data terbaru mengenai pertanian masih belum ada. Hal itu dapat terjadi karena dalam sistem pendataan, sumber daya manusia yang menjalankan belum memenuhi. Hal lain juga disebabkan karena data antara BPS dengan Kementan sering terjadi perbedaan data.
Pertanian di Indonesia dari proses produksi hingga konsumsi tidak luput dengan yang namanya mafia pertanian. Menurut KBBI, mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). Di Indonesia, permasalahan kegagalan di bidang pertanian atau yang dapat dikatakan pertanian belum berhasil mewujudkan kedaulatan pangan; masyarakat banyak menyalahkan pemerintah dan jajarannya.
Hal itu karena, Sebagian besar masyarakat, dan tentunya mahasiswa, hanya melihat kelemahan dari program pemerintah dan lupa dengan mafia-mafia dibaliknya. Namun, sebenarnya, mafia-mafia tidak hanya pemerintah dan jajarannya, tetapi petani sendiri juga dapat menjadi mafia. Hal itu karena sikap petani yang ingin menang sendiri dan kebutuhan keluarganya tercukupi, tidak untuk orang lain. Pada kenyataannya, banyak petani punya serikat, punya gudang-gudang sendiri, dan menyimpan hasil pertaniannya di gudang tersebut untuk kemudia dijual dengan harga yang berbeda. Oleh karena itu, permasalahan mafia pertanian perlu diberantas.
Permasalahan pangan merupakan permasalahan yang sederhana. Tetapi cara pandang dan tindakan masing-masing elemen masyarakat yang membuat permasalahan pangan menjadi sebuah hal yang kompleks. Berbicara masalah kebutuhan manusia, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu : (1) kebutuhan secara pertanian, (2) kebutuhan secara jasa, dan (3) kebutuhan secara industri. Dlam hal ini berbicara mengenai kebutuhan secara pertanian berupa pangan. Indonesia mampu mewujudkan ketahanan pangan apabila sistem yang digunakan itu berbeda dan lebih baik.
Permasalahan pangan ada salah satunya karena permasalahan pupuk. Indonesia masih kesulitan dalam subsidi pupuk. Hal itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak berhasil melaksanakan UU Pangan, pertanian tidak harus berbasis teknologi, pertanian masih menjadi second class, dan pertanian punya presentasi lebih untuk menunjang kebutuhan manusia termasuk ketahanan pangan.
Selain permasalahan yang sudah disebutkan di atas, ada permasalahan lain yang muncul pada saat menjalankan usaha untuk mencapai kedaulatan pangan. Pemerintah dalam memberikan penyuluhan kepada para petani hanya digembor-gemborkan di awal saja. Pemerintah tidak ikut mendampingi selama proses di lapangan hingga akhir. Dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya ikut mendampingi, melainkan hanya di awal-awal saja. Contohnya ada di Kopi Merapi. Pemerintah memberikan penyuluhan kepada petani lama. Untuk petani baru saat ini banyak yang tidak paham mengenai proses budidaya tanaman kopi.
Permasalahan produktivitas pertanian harus diperbaiki. Intensifikasi pertanian lebih baik diupayakan dengan maksimal daripada ekstensifikasi pertanian yang menyebabkan ada elemen yang merasa dirugikan dan alam menjadi rusak. Intensifikasi pertanian bisa dilakukan dengan menggunakan lahan di pesisir pantai yang berpotensi dan belum terjamah. Oleh karena itu, kedaulatan pangan di Indonesia harus diupayakan dengan dukungan semua elemen masyarakat, secara khusus adalah mahasiswa pertanian di Indonesia. Hal itu karena sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam keberlangsungan pertanian. Sarjana-sarjana pertanian harus bergerak di bidang pertanian untuk membantu mendampingi petani. Mahasiswa fakultas pertanian harus ikut mengambil peran untuk membantu mendampingi petani demi terciptanya ketahanan pangan. Peran petani penting di bidang pertanian. Namun, kurangnya wawasan atau pengetahuan petani terhadap produksi pertanian menyebabkan hasil produksi kurang maksimal. Oleh karena itu, petani punya hak dan kewajiban untuk diberikan penyuluhan agar dapat diterapkan sistem teknologi budidaya modern yang lebih efektif dan efisien dan kelak Indonesia dapat mengikuti pertanian 4.0 dengan menggunakan teknologi pertanian.
Teknologi di bidang pertanian berguna untuk mengurai susunan materi materi genetik tanaman agar maksimal. Teknologi di bidang pertanian bukan hanya tata cara budidaya, penanganan, perundang-undangan, melainkan teknologi untuk menunjang keterbukaan informasi karena keterbukaan informasi di bidang pertanian masih sangat minim. Sebagai mahasiswa pertanian yang memiliki ilmu pertanian harus bisa mem-back up penyuluhan dari pemerintah. Para mahasiswa jangan hanya mengandalkan teori pertanian saja, melainkan menggunakan ilmu pengetahuan yg dipunyai dan harus mulai diterapkan untuk lingkungan sekitarnya. Sebagai mahasiswa pertanian dapat berperan serta dalam mendidik atau menjadi pengawas dari regulasi pemerintah.
Komentar
Posting Komentar